TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Melihat sikap Pemkot Surabaya, tetap ngotot menyegel rumah hiburan karaoke di bekas lokalisasi Dolly, membuat sejumlah anggota DPRD Surabaya geram.
Mereka mempertanyakan kengototan Pemkot Surabaya dalam menyegel rumah hiburan karaoke sebagai penyambung hidup warga setelah lokalisasi ditutup resmi enam bulan lalu.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya dar FPDIP, Agustin Poliana mengatakan, seharusnya Pemkot Surabaya bisa melihat kenyataan di bekas lokalisasi Dolly.
Dimana akibat lokalisasi ditutup resmi banyak warga Putat Jaya yang kehilangan mata pencaharianya.
"Ini menyangkut perut warga, seharusnya Pemkot tidak begitu. Apalagi program pemberdayaan yang dijanjikan sampai sekarang tidak ada hasil mampu menghidupi warga di bekas lolaloisasi Dolly," kata Agustin Poliana di DPRD Surabaya, Jumat (12/12).
Oleh karena itu, ungkap Agustin, Pemkot Surabaya harus memberikan laporan detail tentang program pemberdayaan di bekas lokalisasi yang ditutup.
Bukan hanya Dolly, tapi lokalisasi lain seperti Bangunsari, kremil, dan lainya juga harus ada laporan jelasnya.
"Kami sudah cukup banyak menyetujui anggaran pemberdayaan warga lokalisasi yang ditutup itu dari APBD, jangan sampai program itu sia-sia dan warga yang menjadi korbanya," tandas Agustin Poliana.
Hal sama disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya dari FPDI, Baktiono. Menurutnya, tidak adanya progres keberhasilan dari program pemberdayaan patut dipertanyakan.
Artinya, program pemberdayaan yang dijalankan Pemkot Surabaya pasca penutupan lokalisasi tidak berhasil baik.
"Buktinya ya warga bekas lokalisasi mencari usaha lain untuk menyambung hidup. Jika program pemberdayaan berhasil tentu tidak ada yang buka rumah karaoke dibekas lokalisasi Dolly," kata Baktiono.
Demikian juga dengan Ketua Fraksi PDIP Surabaya, Sukadar. Menurutnya, program pemberdayaan warga di bekas lokalisasi Dolly tidak sungguh-sungguh dilakukan Pemkot Surabaya.
Ini setelah banyak program di lapangan kenyataanya tidak jelas kelanjutanya.
Akibatnya warga yang awalnya menerima bantuan modal usaha dari Pemkot kini nganggur karena kehabisan modal.
"Tuntutan hidup yang saat ini cukup berat membuat penderitaan warga di bekas lokalisasi Dolly semakin memprihatinkan. Untuk itu Pemkot harus bisa mencarikan solusi dengan memberi izin usaha karaoke," kata Sukadar.
Memang, diakui Sukadar, pihaknya memahami kekhawatiran Pemkot jika rumah hiburan karaoke bisa kembali dijadikan sebagai tempat prostitusi di Dolly.
Namun dengan sistem pengawasan dan penyadaran kepada warga maka kekhawatiran dari Pemkot tidak perlu ada.
"Kami bisa setuju penutupan lokalisasi Dolly, tapi harus ada kompensasi kepada warga terdampak penutupan secara tuntas dan tidak setengah-setengah seperti yang terjadi sekarang," tutur Sukadar.
Source : http://www.tribunnews.com/regional/2014/12/12/dprd-surabaya-geram-pemkot-tetap-tutup-karaoke-di-dolly
