"Yang tidak diketahui ini yang akan kami data siapa pemiliknya. Lima ratus enam puluh empat (rumah) yang tidak terdaftar ini bisa disertifikat. Hanya tergantung kejelasan rumah dan bangunan. Tapi harus jelas dulu siapa pemiliknya baru bisa," kata Pasodung, di Balaikota Jakarta, Senin (18/8/2014).
Selain ke-564 rumah tersebut, lanjut Pasodung, masih ada 717 rumah lainnya. Namun pemilik 717 rumah itu telah diketahui.
Pasodung memaparkan, ke-717 rumah itu dibagi menjadi delapan kategori, yakni 62 milik Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Belanda (P3MB); 70 unit gedung negeri milik Kementerian Pekerjaan Umum; 35 unit dimiliki oleh beberapa perusahaan negar! a; 86 unit milik perusahaan swasta; 53 unit dikuasai presidium kabinet; 23 unit merupakan gereja yang dikelola oleh yayasan; 429 unit milik perseorangan; dan 10 unit berstatus kota praja.
"Kota praja itu adalah bangunan yang dulunya digunakan oleh pemerintah Belanda. Yang kota praja yang bisa dinaikan statusnya (disertifikat). Bisa yang nempati sekarang atau pemda," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan membentuk tim khusus untuk meneliti rumah dan gedung peninggalan Belanda yang ada di seluruh Jakarta.
Saefullah menyatakan akan menginstruksikan agar tim tersebut dapat menyelesaikan sertifikasi rumah peninggalan Belanda paling dua bulan. "Tim ini akan bergerak dengan cepat. Kita beri tenggat waktu selama 1-2 bulan untuk tim menyelesaikan tugasnya," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.
Baca juga:
- Ahok Bahas Sertifikasi 1.200 Rumah "Belanda" di Mente! ng
- Pemprov DKI Bentuk Tim Khusus Untuk ! Data Rumah-rumah Belanda
- Status Tak Jelas, Ratusan Rumah Warisan Belanda Akan Diambil Alih Pemprov DKI
Source : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/18/19062751/564.Rumah.Belanda.di.Jakarta.Tak.Bersertifikat
